Direktori Putusan Mahkamah Agung

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk sebagian;
2. Membatalkan putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 025/IV/KIA-PS-A/2018 tanggal 29 Januari 2019 terhadap informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) berupa:
   • Laporan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Aceh;
   • Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 025/IV/KIA-PS-A/2018 tanggal 29 Januari 2019 terkait informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) berupa:

• Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh;

1. Memerintahkan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk menyerahkan dokumen:

• Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh;

Kepada Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diterima Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi);

      5. Menghukum Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah);

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 029/IV/KIA-PS-A/2018 tanggal 4 April 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk Menolak memberikan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Pemerintah Aceh;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 027/IV/KIA-PS-A/2018 tanggal 4 April 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk menyerahkan sebagian informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi), berupa: Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Salinan putusan ini diterima oleh Pemohon Keberatan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk Menolak memberikan sebagian informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) untuk selebihnya;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan eksepsi Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi);

2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 047/X/KIA-PS-A/2018 tanggal 21 Oktober 2019;

    3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan  ribu rupiah);

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

• Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 046/X/KIA-PS-A/2018 tanggal 21 Oktober 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk Menolak memberikan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) berupa fotokopi salinan dokumen Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 143, atas nama PT. Sinar Kaloy Perkasa Indo;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi);

2. Menyatakan Komisi Informasi Aceh tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik terhadap informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) berupa:

• Keputusan Menteri Keuangan tentang PSP BMN Eks BRR NAD-Nias pada Kementerian Agama cq. UIN Ar-Raniry di Desa Cot Yang;
• Berita Acara Inventarisasi BMN Eks BRR NAD-Nias pada UIN Ar-Raniry berupa tanah di desa Cot Yang

3. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Aceh terkait informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) berupa:

• Laporan Hasil Inventarisasi bersama BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah di desa Cot Yang, pada UIN Ar-Raniry;   

4. Memerintahkan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk menyerahkan dokumen:

• Laporan Hasil Inventarisasi bersama BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah di desa Cot Yang, pada UIN Ar-Raniry;

     Kepada Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diterima Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi);

5. Menghukum Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);            

1.  Menyatakan Permohonan dari Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi tidak dapat diterima;

2.  Menghukum Pemohon keberatan / dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 330.000.

     ( tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);,