Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan fungsinya, Komisi Informasi Provinsi Aceh memiliki tugas, wewenang dan pertanggungjawaban, diantaranya meliputi :

Tugas :

1. Menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008;
2. Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

 

Wewenang :

1. Kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
2. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
3. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
4. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

 

Pertanggungjawaban :

1. Komisi Informasi Provinsi Aceh bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Aceh.