Evaluasi Badan Publik 2021


EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan penjaminan Hak atas Informasi yang termuat dalam Pasal 28 huruf F UUD 1945. UU KIP bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik, serta mendorong dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
Komisi Informasi diberi kewenangan untuk mengawal keterbukaan Informasi Publik oleh BP baik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat secara Nasional maupun yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi untuk tingkat provinsi yang dilakukan minimal setahun sekali. Komisi Informasi Aceh (KIA) hampir setiap tahun melakukan  Evaluasi keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab KIA dalam pengawasan komitmen Badan Publik di Aceh untuk menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, juga sebagai laporan Keterbukaan Informasi Publik di Aceh kepada Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta masyarakat luas.
Dalam tahapan melakukan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 ini, pelaksanaan diawali dengan perumusan instrumen, kemudian pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah penyerahan anugerah keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik yang memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini diharapkan dapat memicu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.