Rencana Kerja Komisi Informasi Aceh 2013-2014

Rencana Kerja Komisi Informasi Aceh untuk tahun 2013 merupakan rangkaian kegiatan tahapan pengembangan Komisi Informasi Aceh yang terdiri dari kegiatan rutin, kegiatan penunjang kelembagaan, program penyelesaian sengketa informasi serta program Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi.

Sedangkan untuk tahun 2014, Komisi Informasi Aceh memastikan tahapan pengembangan menuju tahapan penguatan. Rencana kerja usulan untuk tahun 2014 terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

I. Bidang Kelembagaan Kegiatan prioritas Bidang Kelembagaan adalah:

  1. Menjalin kerjasama antar lembaga untuk mendukung kelembagaan dan melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik

  2. Membangun koordinasi dengan badan publik terutama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan SKPK

  3. Membangun koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi lainnya.

  4. Penyusunan Rencana Strategis Komisi Informasi Aceh

  5. Penyusunan tools dan penilaian kinerja badan publik tentang pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik (kerjasama dengan Bidang ESA) untuk Monitoring dan Evaluasi kinerja badan publik tentang pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik.

II. Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi(ESA)

Beberapa kegiatan yang direncanakan untuk bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi adalah:

  1. Sosialisasi dan Asistensi Badan Publik untuk Provinsi dan Kabupaten/kota

  2. Penyediaan informasi dan penyebaran tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dalam bentuk brosur, buku saku, leaflet, standing banner, baliho.

  3. Diskusi rutin terkait kasus atau pendalaman materi tentang keterbukaan informasi publik

  4. Seminar tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peringatan hari Hak Untuk Tahu (RTKD)

  5. Talkshow melalui Televisi dan Radio tentang Keterbukaan Informasi Publik

 III. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Agenda kegiatan yang direncanakan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi terdiri dari:

  1. Bimbingan teknis tentang Mediasi

  2. Identifikasi dan inventarisasi saksi dan ahli

  3. Penyelesaian Sengketa Informasi (mediasi dan ajudikasi non litigasi)

  4. Kegiatan-kegiatan koordinasi yang terkait dengan PSI di Aceh, KI provinsi lainnya dan KI Pusat.

  5. Diskusi terfokus

 IV. Kesekretariatan

Kegiatan KeSekretariatan, terdiri dari :

  1. Memastikan penyediaan tenaga staf Sekretariat KIA

  2. Administrasi dan keuangan

  3. Dukungan pelaksanaan kegiatan (sarana dan prasarana)

  4. Pengelolaan registrasi penyelesaian sengketa informasi

  5. Pengelolaan informasi (pembentukan PPID)

  6. Perencanaan dan pengelolaan web-site

  7. Pelaporan

Beberapa rangkaian kegiatan yang diusulkan di atas untuk memastikan tahapan penguatan Komisi Informasi Aceh dapat berlangsung sesuai harapan. Sehingga, pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik dapat terlaksana melalui dukungan Badan Publik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian turut mendukung terwujudnya tatakelola pemerintahan yang amanah dan baik melalui optimalisasi pelayanan publik.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*