Rencana Kerja Komisi Informasi Aceh 2012-2013

Rencana Kerja Komisi Informasi Aceh untuk tahun 2012  merupakan rangkaian kegiatan tahapan pengembangan Komisi Informasi Aceh, yang terdiri dari kegiatan rutin, kegiatan penunjang kelembagaan, program penyelesaian sengketa informasi serta  program Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (lihat lampiran).

Sedangkan untuk tahun 2013, Komisi Informasi Aceh memastikan tahapan pengembangan menuju tahapan penguatan. Rencana kerja usulan untuk tahun 2013 terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu :

I. Bidang Kelembagaan  

Kegiatan prioritas Bidang Kelembagaan  adalah :

  1. Menjalin kerjasama antar lembaga untuk mendukung kelembagaan dan melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik
  2. Membangun koordinasi dengan badan publik terutama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan SKPK
  3. Membangun koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi lainnya.
  4. Penyusunan Rencana Strategis Komisi Informasi Aceh
  5. Penyusunan tools dan penilaian kinerja badan publik tentang pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik (kerjasama dengan Bidang ESA)

II. Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA)

Beberapa kegiatan yang direncanakan untuk bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi adalah :

  1. Sosialisasi dan Asistensi Badan Publik untuk Provinsi dan Kabupaten/kota
  2. Penyediaan informasi dan penyebaran tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dalam bentuk brosur, buku saku, leaflet, standing banner, baliho.
  3. Diskusi rutin terkait kasus atau pendalaman materi tentang keterbukaan informasi publik
  4. Seminar tentang Keterbukaan Informasi Publik
  5. Sayembara Tulis tentang Keterbukaan Informasi Publik
  6. Penulisan dan peluncuran Buku Hasil Sayembara
  7. Talkshow melalui Televisi dan Radio tentang Keterbukaan Informasi Publik
  8. Sosialisasi penilaian kinerja badan publik tentang pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik

III. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Agenda kegiatan yang direncanakan  Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi terdiri dari :

  1. Bimbingan teknis tentang Mediasi
  2. Identifikasi dan inventarisasi saksi ahli
  3. Penyelesaian Sengketa Informasi (mediasi dan ajudikasi non litigasi)
  4. Kegiatan-kegiatan koordinasi yang terkait dengan PSI di Aceh, KI provinsi lainnya dan KI Pusat.

IV. Kesekretariatan

Kegiatan Kesekretariatan, terdiri dari :

  1. Administrasi dan keuangan
  2. Dukungan pelaksanaan kegiatan (sarana dan prasarana)
  3. Pengelolaan registrasi penyelesaian sengketa informasi
  4. Perencanaan dan pengelolaan web-site
  5. Pelaporan.

Beberapa rangkaian kegiatan yang diusulkan di atas untuk memastikan tahapan penguatan Komisi Informasi Aceh dapat berlangsung sesuai harapan. Sehingga, pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik dapat terlaksana melalui dukungan Badan Publik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian turut mendukung terwujudnya tatakelola pemerintahan yang amanah dan baik melalui optimalisasi pelayanan publik.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*