PPID

Sebagai Badan Publik, KIA juga dituntut oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk membentuk/menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Berdasarkan ketentuan tersebut, meskipun Sekretariat KIA memiliki staf Sekretariat yang sangat minim sekali yaitu hanya 6 (enam) orang saja, namun KIA telah mencoba membentuk PPID (meskipun sederhana) dengan Struktur sebagai berikut :

Struktur PPID KIASejak terbentuknya PPID KIA telah banyak menerima permohonan informasi baik yang berasal dari perorangan, kelompok orang maupun badan hukum, dari dalam maupun luar daerah. Seluruh permohonan informasi telah bisa diberikan/direspons oleh PPID KIA sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, sehingga tidak menyebabkan munculnya sengketa Informasi Publik dengan KIA sebagai Termohon.

Karena keterbatasan jumlah personil jualah maka sampai pada saat ini KIA belum menyusun Datar Informasi Publik (DIP).

Keputusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 01/Kep/KIA/I/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Aceh 
SK-PPID-KIA.pdf (41 downloads)