Komisi Informasi Aceh (KI Aceh) Kembali Laksanakan Evaluasi Terhadap Badan Publik

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal37 Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Komisi Informasi Aceh (KIAceh) melaksanakan Evaluasi terhadap badan publik di Aceh. Kegiatan Evaluasi ini merupakan agenda rutin  yang dilaksanakan setiap akhir tahun untuk melihat tingkat kepatuhan badan publik dalam  mengimplementasikan UU KIP. Mengawali kegiatan evaluasi untuk tahun 2014 ini, KIA terlebih dahulu melaksanakan Sosialisasi dan Try Out Evaluasi Layanan Informasi Publik untuk Badan Publik Tahun 2014. Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa, 4 November 2014 yang bertempat di Gedung Seuramoe Aceh, Banda Aceh yang diikuti oleh Badan Publik dari kalangan PPIDSKPA, PPID Kabupaten/Kota dan Partai Politik. Pada  tahun 2013 KIA hanya menilai dan mengevaluasi terhadap badan publik SKPA dan PPID Kabupaten/Kota, sedangkan untuk tahun 2014 KIA menambah satu kategori badan publik lagi yang akan dievaluasi dan dinilai yaitu Partai Politik.  Sehingga untuk tahun 2014 ada tiga jenis badan publik yang akan dievaluasi yaitu SKPA, Kabupaten/Kota dan Partai Politik.

Sosialisasi dan Try Out Evaluasi Layanan Informasi Publik diikuti oleh 70 orang  peserta yang teridiri dari PPID pembantu pada  SKPA, PPID Utama Kabupaten/Kota dan PPID Partai Politik. Ketua KI Aceh Afrizal Tjoetra, dalam sambutannya mengatakan bahwa Sosialisasi dan Try Out Evaluasi Layanan Informasi Publik  dilaksanakan sebagai langkah awal dalam melaksanakan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada badan publik di Aceh. Materi yang disampaikan adalah tentang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik di Aceh oleh H.Hamdan Nurdin dan Teknik Pengisian Kuesioner Evaluasi Badan Publik oleh Jehalim Bangun. Kegiatan Evaluasi akan berlangsung dalam bulan November sampai dengan Desember 2014 yang dibagi ke dalam tiga tahap yaitu, Pertama, masing-masing badan publik akan mengisi kuesioner yang telah disediakan oleh KIA. Proses ini dinamakan Penilaian Mandiri atau Self Assesment  Quesioner (SAQ). Kedua, Tim Evaluasi akan menilai dengan melakukan kajian terhadap Website masing-masing SKPA, Kabupaten/Kota dan Website Partai Politik yang ada di Aceh.Ketiga, Tim Evaluasi akan melakukan visitasi atau kunjungan pada setiap badan publik terpilih berdasarkan Penilaian Mandiri (SAQ) dan kajian website yang dilakukan sebelumnya.

064

Evaluasi dan penilaian yang dilakukan terhadap badan publik dilakukan untuk memastikan tingkat kepatuhan badan publik terhadap ketersediaan informasi publik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 (informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkaladan), Pasal 10 (informasi yang wajib diumumkan secara serta merta), dan Pasal 11 (informasi yang wajib tersedia setiap saat). Hasil evaluasi nantinya akan diumumkan dalam bentuk pemeringkatan badan publik pada tanggal 12 Desember 2014 dalam suatu acara  Award yang diselenggarakan khusus untuk itu.

Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh KIA sejalan dengan komitmen Pemerintah Aceh dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Aceh telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012  tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, dan Keputusan Gubernur Nomor  480/335/2012 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi. Dalam SK tersebut, Gubernur telah menunjuk dan menetapkan PPID Utama dan PPID Pembantu pada masing-masing SKPA. Berikutnya, Gubernur Aceh telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 555/389/2012 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Aceh Periode 2012 s.d 2016.

081

Sejak terbentuknya KIA  pada pertengahan Juni 2012, sampai dengan saat ini, belum semua badan publik melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam UU KIP. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahun 2013 lalu, menunjukkan bahwa  kepatuhan badan publik dalam lingkungan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota belum menggambarkan    kepatuhan yang menggembirakan. Meskipun demikian sasaran evaluasi tahun 2013 lebih  menitikberatkan pada sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik itu sediri.  Untuk   tahun 2014 evaluasi   dilakukan terhadap  kuantitas dan kualitas terhadap implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik.

Selain terkait pasal 9, 10 dan 11 UU KIP, evaluasi juga menilai terhadap dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran yang disediakan terutama terkait dengan operasional PPID dan penyediaan  sarana dan prasarana untuk menunjang Keterbukaan Informasi Publik.

Afrizal Tjoetra juga mengatakan bahwa pada prinsipnya ada dua tujuan yang ingin  dicapai dari evaluasi ini yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk meningkatkan kepatuhan badan publik pada Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Partai Politik. Sedangkan tujuan khusus ingin mengetahui komitmen Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Partai Politik di Aceh dalam menyediakan dan mengumumkan informasi berkala dan informasi, melihat langsung upaya yang dilakukan badan publik yang berkaitan dengan dengan standar layanan informasi, fungsi, tugas dan tatakelola PPID. Melakukan pemeringkatan terhadap badan publik, dan menyampaikan laporan hasil kepada Gubernur selaku Kepala Pemerintah Aceh dan Bupati/Walikota  untuk dapat diambil tindakan terhadap badan publik  yang belum patuh terhadap UU KIP yang berada dibawah kewenangannya.

Tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam pasal 3, yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan peran aktif masyarakat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, tranparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, mengembangkan ilmu, mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan badan publik guna menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Adapun jadwal dan tahapan pelaksanaan Evaluasi dapat dilihat sebagai berikut:

No Tahapan Kagiatan Waktu pelaksanaan
1 Penyempurnaan Instrumen 27 Oktober
2 Sosialisasi dan Try Out ke Badan Publik 4 November
3 Penyempurnaan dan Pengiriman Instrumen 4 November
4 Pengumpulan SAQ dan Verifikasi Website 11 s.d 14 November
5 Pengelolaan data hasil SAQ & Verifikasi Website 17 s.d 18 November
6 Pleno Hasil Tahap 1 19 November
7 Visitasi 24 s.d 28 November
8 Laporan Visitasi dan Pengelolaan data hasil visitasi 2 s.d  3 Desember
9 Finalisasi Penelaahan Hasil Monev 4 s.d 5 Desember
10 Penetapan Hasil Monev 4 s.d 5 Desember
11 Persiapan Pemeringkatan 5 s.d 11 Desember
12 Pengumuman 12 Desember

 

Demikain siaran pers ini dibuat

Ttd

Zainuddin T (Komisioner KI Aceh) Hp 085358o99442.

1 Comment on Komisi Informasi Aceh (KI Aceh) Kembali Laksanakan Evaluasi Terhadap Badan Publik

  1. Mohon dikirimkan soft SAQ
    Terima kasih

Leave a comment

Your email address will not be published.


*