Komisi Informasi Aceh Akan Monev ke SKPA/K di Aceh

Banda Aceh- Komisi Informasi Aceh(KIA) didukung oleh Program LOGICA2 (AUSAID), mulai awal September 2013 akan mengadakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap keterbukaan informasi publik pada Dinas/Badan atau Instansi Pemerintah Aceh (tinggkat SKPA) dan 10 Kabupaten/Kota di Aceh yang sudah ditunjuk dan diangkatnya PPID (Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi).

Untuk pembekalan Monev, hari ini, Jumat (30/8/2013), di Seuramoe Informasi, Dishubkomintel Aceh, diselenggarakan Lokakarya Perumusan Instrumen Monev yang difasilitasi oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Ibu Henny S. Widyaningsih.

“Lokakarya ini sangat penting untuk menghasilkan alat ukur dan cara penggunaannya yang akan dipakai oleh Tim monev. Dengan demikian hasil yang kita dapatkan dari monev ini akan terpercaya “ Jelas H. Hamdan Nurdin, Kabid. Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA) Komisi Informasi Aceh, bersemangat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Hak Untuk Tahu pada 28 September 2013. Monev ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagaimana diamanatkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan diberlakukan secara nasional mulai awal Mei 2010 tersebut.

Di Aceh, monev ini baru pertama sekali diselenggarakan sejak terbentuknya KIA tahun 2012 yang lalu. Ketua KIA Afrizal Tjoetra melalui H. Hamdan Nurdin, mengatakan monev ini sangat diperlukan untuk memperoleh gambaran umum implementasi UU No.14 Tahun 2008, di Aceh. Finding(temuan)nya nanti sangat membantu KIA dalam memberi asistensi kepada Pemerintahan di Aceh dalam upaya peningkatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Disamping itu, KIA juga akan mengadakan pemeringkatan/perangkingan Badan Publik di tataran SKPA dan tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh yang paling terbuka dalam menjalankan roda pemerintahan melalui penyampaian informasi kepada publik/masyarakat. KIA akan memberi apresiasi kepada Badan Publik terbaik di bulan Oktober nanti.

Ada dua hal yang akan dikaji dan dievaluasi oleh team monev, yakni ketersediaan dan informasi yang wajib diumumkan secara berkala kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan melalui kajian website/situs Badan Publik dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Kedua, kunjungan ke Badan Publik untuk melihat langsung ketersediaan informasi yang wajib disediakan setiap saat dan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) yang dijalankan. (Juli/rilis)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*