Komisi Informasi Aceh Adakan Sosialiasi, Penyerahan SAQ Berakhir 7 November 2017

BANDA ACEH. LA- Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA) melalui H Hamdan Nurdin, S.Sos, M.Si, Komisioner Bidang Edukasi, Sosialiasi dan Advokasi (ESA) mengatakan, Komisi Informasi Aceh (KIA) sudah dijalankan sejak 31 April 2010 dan tiap tahun melakukan sosialisasi, namun belum sepenuhnya Badan Publik di Aceh melaksaksanakan UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik (KIP).

“Lingkup dan target badan publik yang akan dievaluasi tahun 2017 sebanyak 97 badan publik, terdiri dari 47 Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA), 23 kabupaten/kota, 15 Partai Politik dan 12 Perguruan Tinggi (PT). Sedangkan Penerimaan Self Assesment Quisioner (SAQ) dari Badan Publik berakhir 7 November 2017 jam 12.00 WIB”.

Hal itu dikatakan H Hamdan Nurdin, S.Sos, M.Si, dihadapan 70 an peserta acara Sosialisasi Evaluasi Badan Publik Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik dan Tryout Kajian Mandiri Badan Publik, yang diselengarakan KIA, Selasa (24/10) di Aula lantai II Dinas Infokom Aceh.

Acara sosialiasi yang diikuti para Kepala Dinas Infokom / Humas 23 kabupaten /kota , jajaran SKPA, Perguruan Tinggi dan Partai Politik itu dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Aceh, Marwan Nusuf, B.Hsc.MA dan ditutup oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh Drs Yusran, M.SI.

Dua nara sumber dari komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA) memberikan penjelasan secara rinci dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta untuk menanyakan berbagai hal berkaitan dengan informasi pelayanan publik. Kedua Nara suber tersbut, H Hamdan Nurdin, S.Sos, M.Si, dan Tasmiati Emsa, SH, M.Si.

Hamdan Nurdin kepada liputanaceh.com usai acara sosialisasi tersebut mennjelaskan, tujuan sosialiasi dan evaluasi kepada badan publik itu, selain memberikan pemahaman kepada Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), juga akan mengadakan perankingan Badan Publik di tataran SKPA dan tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh yang paling terbuka dalam menjalankan roda pemerintahan untuk penyampaian informasi kepada publik.

“Kita akan beri apresiasi kepada Badan Publik terbaik”, kata Hamdan. Ditambahkannya, hal yang akan dikaji adalah tentang ketersediaan dan informasi yang wajib diumumkan secara berkala kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan melalui kajian situs Badan Publik agar dapat diakses masyarakat luas.

“Yang menjadi kajian kami juga adalah ketersediaan informasi yang wajib disediakan setiap saat dan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) yang dijalankan. Ini akan kami lihat langsung dengan mengunjungi badan publik yang bersangkutan,” ujar Hamdan Nurdin komisioner KIA ini.

Kecuali Hamdan juga mengharapkan kepada PPID dari SKPA dan Pemerintah Kabupaten/kota, Perguruan Tinggi dan Partai Politik supaya dapat menyerahkan Self Assesment Quisioner (SAQ) badan publiknya kepada Komisi Informasi Aceh sebelum berakhir atau ditutup penerimaan SAQ yaitu tanggal 7 November 2017. Dapat diserahkan melalui berbagai media yang memudahkan ke kantor KIA di Jalan Syiah Kuala Banda Aceh atau di depan MAN Model Banda Aceh, kata Hamdan.(kasman)

Sumber : Liputanaceh.com

Leave a comment

Your email address will not be published.


*