Keterbukaan Informasi Publik di Aceh

Afrizal Tjoetra (Ketua Komisi Informasi Aceh)

Afrizal Tjoetra (Ketua Komisi Informasi Aceh)

MEMPERINGATI Hari Hak Untuk Tahu, 28 September 2016 ini, masyarakat Aceh seharusnya sudah memperoleh manfaat nyata pembangunan. Setidaknya, kita tak lagi berkutat pada perilaku koruptif, namun terus berbenah dalam pelayanan publik. Seharusnya pula kita semakin minim memperoleh informasi tentang penyelewengan dana pembangunan, dana BOS (biaya operasional sekolah), layanan kesehatan yang kurang baik, sulitnya mengetahui program pembangunan, serta agenda pembangunan yang mementingkan kelompok tertentu saja.

Kenyataannya, berdasar pemberitaan media kita masih disajikan berbagai masalah yang timbul dalam birokrasi, pelaku usaha dan masyarakat. Terkait informasi publik, sejumlah komponen masyarakat masih mengalami hambatan dalam memperoleh informasi publik. Jangankan mengenai informasi yang dikecualikan, informasi publik yang sudah ditetapkan untuk disediakan saja masih belum diperoleh secara mudah dan cepat. Hal ini diketahui dari sejumlah pengajuan permohonan sengketa informasi publik yang diterima oleh Komisi Informasi Aceh (KIA).

Sejak dibentuk 19 Juni 2012 lalu, KIA masih saja menangani sejumlah sengketa informasi publik berkait dengan hal-hal mendasar dalam penyediaan informasi publik. Kondisi ini menggambarkan bahwa badan publik belum bekerja secara serius menyediakan informasi publik kepada masyarakat. Keadaan ini memberi dampak pada tingkat partisipasi publik dan kepercayaan pada penyelenggara negara.

Apalagi proses untuk mencapai keadaan yang lebih itu didukung pula dengan pembentukan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada 1 Agustus 2006. Selain mengatur pembagian kewenangan serta kekhususan lainnya, UUPA juga menjamin partisipasi publik (masyarakat/warga negara) untuk perubahan, antara lain dalam pembentukan qanun, perencanaan pembangunan, tata ruang, pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta bidang sosial.

Dua tahun berselang pasca disahkannya UUPA, Presiden dan DPR RI membentuk UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), pada 30 April 2008. UU ini memberi jaminan tentang hak atas informasi publik. Akses informasi publik menjadi sangat penting untuk memastikan tingkat partisipasi publik dalam pembangunan serta penyelenggaraan negara yang dapat dipertanggungjawabkan.

UU ini bertujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

Namun, berdasarkan evaluasi KIA pada pengujung 2015 lalu, masih juga terdapat badan publik di Aceh yang belum mematuhi dan melaksanakan UU KIP sesuai ketentuan yang berlaku. Pertanyaannya, bagaimana memastikan agar partisipasi publik pascatsunami dan kala pembentukan UUPA terus berlanjut? Apakah semangat perubahan dalam masyarakat Aceh hanya berlaku pada elite saja?

Partisipasi publik

Proses pembentukan UUPA merupakan kisah sukses partisipasi publik untuk konteks Aceh, terutama dalam hal mempengaruhi proses pembentukan UU. Berbagai komponen terlibat aktif dalam perancangan dan pembahasannya, termasuk komponen organisasi masyarakat sipil (OMS) yang memperoleh ruang interaksi, duduk sejajar dengan pemerintah daerah dan DPR di satu sisi, dan GAM di sisi lain, untuk membahas masa depan Aceh (Tim Salemba Tengah, 2007).

Namun, antara 2008-2014 partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan di Aceh mulai menurun. Hal ini ditandai dengan minimnya berbagai usulan dari masyarakat dalam pembentukan qanun di Aceh. Padahal, di sisi lain, pemerintah Aceh selalu saja berusaha membuka ruang partisipasi publik dalam pembentukan qanun, termasuk program pembangunan melalui berbagai sarana, seperti publikasi media, kunjungan kerja Anggota DPRA, Focuss Group Discussion (FGD), serta seminar.

Minimnya partisipasi publik diduga karena agenda kerja dan peran OMS di Aceh dalam pembentukan kebijakan juga mulai menurun. Seharusnya, partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan tetap berlangsung aktif dalam pembangunan perdamaian di Aceh. Sehingga permasalahan masyarakat (khususnya korban konflik) dapat disalurkan pada penentu kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif. Interaksi ini menjadi penting agar masyarakat memperoleh dukungan baik melalui pembentukan peraturan, program dan anggarannya.

Tingkat partisipasi publik di Aceh sedikit membaik setelah Pemerintah Aceh membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan KIA. Partisipasi publik mulai tumbuh kembali melalui permohonan informasi publik serta penyelesaian sengketa informasi publik. Selain itu, pelaksana PPID Utama Aceh sangat aktif ber-tungkuslumus menjemput bola, sehingga mampu menyajikan sejumlah informasi publik melalui website resmi pemerintah Aceh. Usaha yang dilakukan juga memperoleh apresiasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 2015 lalu. PPID Utama Aceh memperoleh penghargaan terbaik pertama dalam KIP tingkat Nasional untuk kategori PPID provinsi. Capaian ini lebih baik dari dua tahun sebelumnya. Jika pada 2014 meraih peringkat kedua dan pada 2013 meraih peringkat ketiga.

Hanya saja, capaian yang membanggakan ini belum diikuti dengan perubahan pada pelaksana pada sejumlah badan publik, baik level provinsi maupun kabupaten/kota. Maksudnya, upaya PPID Utama Aceh belum seiring sejalan dengan pelaksana PPID di badan publik. Hal ini dikuatkan dengan meningkatnya jumlah dan ragam sengketa informasi publik yang ditangani KIA pada 2016 ini.

KIP menjadi bagian penting dalam transformasi budaya, terutama perubahan perilaku yang tertutup selama periode konflik menjadi lebih terbuka pascadamai. Perubahan ini akan bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan publik pada penyelenggara negara sehingga meluaskan energi positif dalam masyarakat. Transformasi budaya ini menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk memastikan pembangunan perdamaian di Aceh.

Pasang surut

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa partisipasi publik di Aceh mengalami dinamika pasang surut dengan dukungan berbagai komponen, termasuk Pemerintah Aceh, pelaku usaha dan OMS di Aceh. Menurunnya partisipasi publik bukan tiadanya jaminan hukum, tapi disebabkan lemahnya transformasi budaya dalam proses pembangunan perdamaian.

Untuk itu, pemerintah Aceh agar dapat membentuk kebijakan (Qanun Aceh) yang mengatur badan publik untuk menyediakan informasi yang terbuka, mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan terbuka, serta mendukung optimalisasi peran KIA. Pemerintah Aceh (melalui PPID Utama Aceh) agar lebih aktif menyediakan informasi publik dengan akses yang mudah, murah dan tepat, terutama menyangkut berbagai kebijakan yang hendak dibentuk maupun pelaksanaan program pemerintah yang mendukung keberlanjutan perdamaian di Aceh.

Selain itu, pemerintahan di Aceh dapat pula mendukung peningkatan kapasitas asosiasi atau organisasi publik di Aceh melalui dukungan program, anggaran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar efektivitas publik dalam pembentukan kebijakan dapat berlangsung.

Jika dikaitkan dengan pembangunan perdamaian Aceh, partisipasi publik dapat dimaknai sebagai sarana transformasi budaya bagi keberlanjutan perdamaian. Harapannya komponen masyarakat, aparatur negara, serta pelaku usaha terus bergiat menguatkan rekonsiliasi melalui pendekatan yang komprehensif, melingkupi penguatan kohesi sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, psikologi sosial dan spiritual. Dirgahayu Hari Hak Untuk Tahu!

* Afrizal Tjoetra, Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar (UTU), Meulaboh/Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), periode 2012-2016. Email: atjoetra@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published.


*