Didampingi Praktisi, KI Aceh Konsultasikan Qanun ke KI Pusat

Sejumlah praktisi hukum mendampingi Komisi Informasi (KI) Aceh lakukan konsultasi tentang Qonun (Peraturan Daerah) terkait eksistensi KI Aceh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Wakil Ketua KI Pusat Gede Narayana bersama Komisioner KI Pusat Hendra J Kede menerima Ketua KI Provinsi Aceh Afrizal Tjoetra, praktisi hukum Yarmen Dinamika dan Cut Asmaul Husna, Konsultan Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil Raihal Fajri serta Asriani PPID Aceh di Ruang Rapat lantai 5 Kantor Sekretariat KI Pusat, Selasa (21/11/2017) sore.

Di NAD dikenal istilah Qanun, yaitu Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Ketua KI Aceh Afrizal Tjoetra menyampaikan bahwa sekarang sudah persiapan draft Qonun yang dimintakan masukan ke sejumlah instansi terkait termauk KI Provinsi dan KI Pusat.

Ia berharap setelah draft Qonun sudah siap maka akan kembali melakukan konsultasi ke KI Pusat. Menurutnya yang perlu mendapatkan perhatian dari Qonun ini adalah dibutuhkan sejumlah kajian yang dapat mendukung eksistensi KI Aceh, baik kajian hukum maupun kajian sosial.

Waka KI Pusat Gede Narayana menjelaskan bahwa perlu penekanan bahwa tusi KI bukan hanya bersidang tapi merupakan lembaga mandiri yang melaksanakan UU KIP. Menurutnya fungsi advokasi sosialisasi dan edukasi yang dilaksankan KI juga sangat penting karena banyak yang telah dihasilkan untuk menyadarkan hak warga negara sehingga berujung pada kesejahteraan masyarakat.

Belum lagi fungsi KI dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sehingga menjadi tolak ukur dari pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik (BP). Namun ia juga menyatakan tidak muluk-muluk berdasarkan pengalaman, untuk meningkatkan eksistensi KI Provinsi jika Perda atau Qonun di NAD belum berhasil karena harus dibahas di DPRD maka dengan Pergub juga sudah lumayan, terutama untuk dapat menjadikan KI sebagai UPT (Unit Pelaksana Teknis) agar penganggarannya jelas.

Sementara Komisioner KI Pusat Hendra J Kede mengatakan secara filosofi rakyat Indonesia telah memiliki ada dua hak azasi, yaitu hak karena lahir dan hak azasi memperoleh informasi karena sudah diakomodir dalam amandemen UUD 1945. Menurutnya, hak untuk memperoleh informasi sudah merupakan hak konstitusi yang harus terus diperjuangkan sehingga ilustrasi bahwa seorang Panitera karena merasa sebagai bawahan Gubernur menjadi sungkan untuk memanggilnya dalam persidangan di KI hal itu tidak benar.

“Seharusnya Panitera meski masih bawahan Gubernur tidak perlu ragu untuk memanggilnya dalam persidangan karena yang panggil adalah negara,” katanya menjelaskan. Panitera hanya patuh kepada Majelis Komisioner KI yang memerintahkan pemanggilan para pihak yang sedang bersengkata di KI.

Sebaliknya, jika ada informasi yang dikecualiakan pada persidangan KI bukan karena kehendak MK sendiri tapi demi konstitusi dalam rangka melindungi bangsa dan negara. Misalnya informasi soal alusitas untuk pertahanan negara, jika informasi ini dibuka bisa mengancam kepentingan negara yang lebih besar.

Kembali untuk masukan terhadap draft Qonun, ia mengatakan perbanyak lobi ke Gubernur dan DPRD NAD karena unsur pertemanan dalam lobi lebih besar nilai jika dibandingkan dengan memajukan soal dasar hukum dan sebagainya. Tentu tidak lepas dari upaya memberikan pengertikan kepada para Pemangku Kepentingan bahwa perlu menjadikan masyarakat informasi, karena dengan sadar akan pentingnya informasi maka masyarakat akan lebih sejahtera.(Laporan: Karel)

Sumber: komisiinformasi.go.id

Leave a comment

Your email address will not be published.


*