Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2018, KIA Ucapkan Selamat Kepada Pemerintah Aceh

Banda Aceh -Komisi Informasi Aceh (KIA) menyatakan selamat kepada Pemerintah Aceh yang kembali mendapat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2018.

“Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Pemerintah Aceh yang terus berupaya untuk melaksanakan UU KIP dan selama 6 tahun selalu memperoleh peringkat secara nasional,” kata Ketua KIA, Afrizal Tjoetra, Minggu (5/11) malam.

Anugerah diberikan untuk katagori Badan Publik Pemerintah Provinsi dengan Kualifikasi Menuju Informatif.

Kualifikasi yang sama juga diterima oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Afrizal Tjoetra, pelaksanaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2018 ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan sistem peringkat.

Ia mengatakan pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kali ini dilakukan penilaian keterbukaan informasi BP berdasarkan kualifikasi sesuai rentangan nilai keterbukaan informasi publiknya. Dimulai dari kualifikasi tertinggi yaitu kelompok pertama Badan Publik Informatif, kedua BP Menuju Informatif, ketiga BP Cukup Informatif, keempat BP Kurang Informatif, dan kelima BP Tidak Informatif.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Komisi Informasi Pusat ditugaskan untuk menetapkan standar teknis layanan informasi publik di lingkungan badan publik Indonesia.

“Hal ini tidak lain dan tidak bukan agar menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,” ujar Ketua KIA, Afrizal Tjoetra mengutip Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana dalam sambutannya.

Dijelaskan, tahun ini Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh badan publik yang berjumlah 460 dengan menyebar kuesioner. Adapun indikator penilaian sebagai berikut;

1. Pengembangan website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

2. Pengumuman informasi publik, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat

Gede, kata Afrizal Tjoetra, juga melaporkan, jika dilihat dari pengembalian kuesioner, partisipasi badan publik yang dimonitoring dan dievaluasi tahun ink meningkat. Dari 460 badan publik, ada 289 badan publik atau sebesar 62,83 persen yang mengembalikan kuesioner.

Sementara itu 460 badan publik yang dimonitoring dan dievaluasi dibagi menjadi kategori Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Kementerian, dan Partai Politik.

Sumber: www.acehtrend.com

Leave a comment

Your email address will not be published.


*